Perkumpulan Kab. Tangerang, Banten Akta No. 8 · 10.04.2025

Asosiasi Prodi Bidang Penerbangan

Wadah bersama program studi bidang penerbangan untuk mengembangkan kurikulum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta jejaring keilmuan penerbangan.

  1. 2019 Mulai berkegiatan
  2. 2025 Akta pendirian No. 8
  3. 2040 Tujuan visi

01

Profil

Wadah bersama program studi bidang penerbangan, berkegiatan sejak 2019 dan didirikan resmi dengan akta notaris pada 2025.

Asosiasi Prodi Bidang Penerbangan (APBP) adalah perkumpulan yang menghimpun program studi (prodi) di bidang penerbangan. APBP telah berkegiatan sejak 21 Januari 2019 dan didirikan secara resmi melalui Akta Pendirian Perkumpulan Nomor 8 tanggal 10 April 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Vivi Soraya, S.H., di Surabaya.

APBP berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan dapat membuka perwakilan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Melalui kolaborasi antarprogram studi, APBP berkomitmen memajukan pendidikan penerbangan nasional, mulai dari standar kompetensi lulusan dan kurikulum inti, kualifikasi dosen, hingga kemitraan dengan pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha dan dunia industri.

Kartu data organisasi

Berangkat

2019

21 Januari 2019

Tujuan

2040

Visi APBP

Nama resmi
Asosiasi Prodi Bidang Penerbangan
Singkatan
APBP
Bentuk
Perkumpulan
Kedudukan
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
Sifat
Independen
Jangka waktu
Tidak ditentukan
Asas
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945
Organ tertinggi
Kongres APBP

02

Visi, maksud & tujuan

Visi APBP · Pasal 4 Anggaran Dasar

Menjadikan Perkumpulan sebagai organisasi yang Profesional, Mandiri, dan Peduli pada perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang penerbangan sebagai disiplin ilmu transportasi yang berkontribusi dalam pembangunan masyarakat hingga tahun 2040.

  • Profesional
  • Mandiri
  • Peduli

Maksud 03

  1. M—01

    Kurikulum & pembelajaran

    Mengembangkan kurikulum dan pembelajaran bidang penerbangan sesuai dengan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, budaya, dan kebutuhan industri.

  2. M—02

    Penelitian & pengabdian

    Meningkatkan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memperkuat pembelajaran dan bidang kajian penerbangan, dalam upaya pembangunan masyarakat.

  3. M—03

    Jejaring & publikasi

    Meningkatkan dan mengembangkan jejaring, kemitraan, dan publikasi dalam rangka memperkuat keilmuan bidang penerbangan.

Tujuan 04

  1. T—01

    Turut berperan dalam menetapkan standar kompetensi lulusan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang penerbangan.

  2. T—02

    Turut berperan dalam menetapkan standar kurikulum inti prodi bidang penerbangan.

  3. T—03

    Turut berperan dalam meningkatkan kualifikasi dosen sesuai kurikulum bidang penerbangan.

  4. T—04

    Meningkatkan jejaring kemitraan APBP dengan pemangku kepentingan lain (pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha dan dunia industri, baik dalam maupun luar negeri) dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi karya ilmiah bidang penerbangan.

03

Struktur organisasi

Tiga organ perkumpulan, digambarkan sebagai peta rute: dua jalur berangkat dari Kongres.

Susunan pertama sebagaimana ditetapkan dalam Akta Pendirian Nomor 8 tanggal 10 April 2025.

  • Kongres APBP

    Kekuasaan tertinggi. Bersifat terbuka dan diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 tahun untuk menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kebijakan umum, pemilihan pengurus, serta mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas.

  • Dewan Pengurus

    Mengurus dan memimpin perkumpulan serta melaksanakan keputusan Kongres. Terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dapat dibantu wakil, dengan masa bakti 3 tahun.

  • Dewan Pengawas

    Mengawasi serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kebijakan dan program kerja. Masa bakti 3 tahun dan dapat dipilih kembali.

Peta rute organisasi · APBP

Kongres
APBP

Organ tertinggi

Dewan Pengurus

Masa bakti 3 tahun

    Dewan Pengawas

    Masa bakti 3 tahun

      Para pendiri

      Menghadap Notaris Vivi Soraya, S.H. · Surabaya · 10.04.2025

        Sumber: Akta Pendirian Perkumpulan Asosiasi Prodi Bidang Penerbangan (APBP) Nomor 8 tanggal 10 April 2025.

        04

        Keanggotaan

        Terbuka bagi program studi bidang penerbangan. Persyaratan menjadi anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

        Jenis A

        Anggota Biasa

        Program studi (prodi) di bidang penerbangan, termasuk orang perorangan yang menjadi pengurus atau anggota pada masing-masing lembaga tersebut. Setiap anggota biasa memiliki satu hak suara dalam Kongres.

        Jenis B

        Anggota Kehormatan

        Ahli dari program studi penerbangan yang ditetapkan berdasarkan hasil Kongres.

        Hak anggota 05

        1. H—01

          Memperoleh perlakuan yang sama.

        2. H—02

          Mengeluarkan suara, pendapat, dan saran, baik secara lisan maupun tulisan.

        3. H—03

          Memilih dan dipilih dalam pemilihan kepengurusan perkumpulan.

        4. H—04

          Memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

        5. H—05

          Mengikuti kegiatan peningkatan pengetahuan dan keilmuan serta pengembangan sumber daya manusia yang diadakan perkumpulan.

        Kewajiban anggota 07

        1. K—01

          Menaati dan melaksanakan sepenuhnya ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan lain yang ditetapkan pengurus.

        2. K—02

          Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik perkumpulan.

        3. K—03

          Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan organisasi.

        4. K—04

          Menghayati dan melaksanakan kode etik profesi.

        5. K—05

          Menaati keputusan-keputusan rapat.

        6. K—06

          Membayar iuran anggota.

        7. K—07

          Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan perkumpulan.

        05

        Akta Pendirian Perkumpulan

        No. 8

        Tanggal
        Kamis, 10 April 2025
        Notaris
        Vivi Soraya, S.H. Notaris di Kota Surabaya
        Perkumpulan
        Asosiasi Prodi Bidang Penerbangan (APBP)

        Anggaran dasar 26 pasal

        1. Psl. 01

          Nama dan tempat kedudukan

          Perkumpulan bernama Asosiasi Prodi Bidang Penerbangan, disingkat APBP, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Perwakilan dapat dibuka di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan keputusan rapat pengurus dan pengawas.

        2. Psl. 02

          Jangka waktu

          Perkumpulan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan telah berkegiatan sejak 21 Januari 2019.

        3. Psl. 03

          Asas dan sifat

          Perkumpulan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersifat independen.

        4. Psl. 04

          Visi, maksud, dan tujuan

          Visi APBP adalah menjadi organisasi yang profesional, mandiri, dan peduli pada perkembangan SDM bidang penerbangan hingga tahun 2040. Visi ini dijabarkan dalam tiga maksud dan empat tujuan.

        5. Psl. 05

          Kekayaan dan keuangan

          Kekayaan awal Rp10.000.000 berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan. Kekayaan lain dapat berasal dari uang pendaftaran, iuran wajib tahunan, sumbangan, wakaf, hibah, dan dana bantuan. Keuangan dikelola secara transparan, akuntabel, dan profesional; bendahara melapor kepada pengawas setiap bulan.

        6. Psl. 06

          Keanggotaan

          Anggota terdiri atas anggota biasa, yaitu prodi bidang penerbangan beserta pengurus atau anggotanya, dan anggota kehormatan, yaitu ahli yang ditetapkan berdasarkan hasil Kongres. Keanggotaan berakhir karena permintaan sendiri secara tertulis, meninggal dunia, atau keputusan pengurus setelah pembelaan yang bersangkutan didengar.

        7. Psl. 07

          Hak dan kewajiban anggota

          Setiap anggota memiliki lima hak, antara lain perlakuan yang sama serta memilih dan dipilih, dan tujuh kewajiban, antara lain menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta membayar iuran. Rinciannya diatur lebih lanjut dalam ART.

        8. Psl. 08

          Organ perkumpulan

          Organ perkumpulan terdiri atas Kongres APBP, Dewan Pengurus, dan Dewan Pengawas.

        9. Psl. 09

          Kongres APBP

          Kongres adalah kekuasaan tertinggi dan bersifat terbuka bagi pengurus, anggota, anggota kehormatan, peninjau, serta partisipan. Kongres diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 tahun; Kongres Luar Biasa diadakan atas permintaan anggota dengan persetujuan 2/3 jumlah anggota.

        10. Psl. 10

          Wewenang Kongres

          Kongres menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kebijakan umum, pemilihan dan pemberhentian pengurus, rencana kerja dan anggaran, pengesahan laporan keuangan serta pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, hingga penggabungan atau pembubaran. Bahan rapat disampaikan kepada anggota paling lambat 14 hari sebelumnya.

        11. Psl. 11

          Kuorum Kongres

          Kongres sah bila dihadiri lebih dari 1/2 ditambah satu jumlah anggota, dan keputusan disetujui lebih dari 1/2 anggota yang hadir. Bila kuorum tidak tercapai, Kongres ditunda 14 sampai 30 hari; Kongres berikutnya sah bila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 jumlah anggota dan keputusannya disetujui 2/3 anggota yang hadir.

        12. Psl. 12

          Pengambilan keputusan

          Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, atau dengan suara terbanyak bila mufakat tidak tercapai. Setiap anggota biasa memiliki satu suara yang dapat dikuasakan kepada anggota lain. Keputusan dicatat dalam berita acara; keputusan tanpa Kongres sah bila seluruh anggota menyetujuinya secara tertulis.

        13. Psl. 13

          Pengurus

          Perkumpulan dipimpin Badan Pengurus yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara, dan dapat dibantu wakil. Anggota pengurus dipilih oleh ketua yang terpilih dalam Kongres untuk masa 3 tahun, serta melaksanakan keputusan Kongres.

        14. Psl. 14

          Hak dan kewajiban pengurus

          Ketua, atau wakil ketua bersama sekretaris bila ketua berhalangan, mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan. Surat keluar ditandatangani ketua dan sekretaris; surat keuangan oleh ketua dan bendahara. Pengurus melaksanakan program pokok dan usaha pembinaan.

        15. Psl. 15

          Rapat pengurus

          Rapat pengurus diadakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun dan dipimpin ketua. Rapat sah bila dihadiri lebih dari 1/2 jumlah pengurus, dan keputusan diambil dengan suara terbanyak.

        16. Psl. 16

          Pengawas

          Pengawas memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan seluruh kegiatan perkumpulan. Pengawas terdiri atas satu orang atau lebih, bekerja selama 3 tahun, dan dapat dipilih kembali; tata cara pemilihannya diatur dalam ART.

        17. Psl. 17

          Tugas dan wewenang pengawas

          Pengawas berwenang memasuki tempat yang digunakan perkumpulan, memeriksa dokumen dan pembukuan, mengetahui tindakan pengurus, serta memberi nasihat atau peringatan. Ketua pengawas bersama satu anggota pengawas bertindak atas nama pengawas.

        18. Psl. 18

          Kewajiban pengawas

          Pengawas wajib mengawasi dan menasihati pengurus dalam menjalankan kebijakan Kongres, serta dalam menyusun dan melaksanakan program kerja.

        19. Psl. 19

          Rapat pengawas

          Rapat pengawas diadakan sekurang-kurangnya sekali setahun dengan undangan paling lambat 7 hari sebelumnya, dipimpin ketua pengawas, dan sah bila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 jumlah anggota pengawas.

        20. Psl. 20

          Berakhirnya jabatan

          Jabatan pengurus dan pengawas berakhir karena meninggal dunia, mengundurkan diri, dipidana dengan ancaman hukuman paling sedikit 5 tahun, diberhentikan, atau masa jabatannya berakhir.

        21. Psl. 21

          Anggaran rumah tangga

          Anggaran rumah tangga disusun dan ditetapkan pengurus untuk disahkan dalam Kongres, dan tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.

        22. Psl. 22

          Penyelesaian sengketa

          Sengketa diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Bila musyawarah tidak berhasil, sengketa didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang.

        23. Psl. 23

          Perubahan dan pembubaran

          Perubahan anggaran dasar dan pembubaran perkumpulan hanya dapat diputuskan dalam Kongres khusus yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 suara sah. Bila kuorum tidak tercapai, keputusan di luar Kongres harus disetujui seluruh anggota.

        24. Psl. 24

          Likuidasi

          Bila perkumpulan dibubarkan, pengurus wajib melakukan likuidasi, kecuali Kongres menentukan lain. Sisa kekayaan diserahkan kepada perkumpulan atau badan sosial yang tujuannya sama atau hampir sama, yang ditetapkan Kongres.

        25. Psl. 25

          Tahun buku

          Tahun buku dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember. Pada akhir Desember setiap tahun, tahun buku perkumpulan ditutup.

        26. Psl. 26

          Peraturan penutup

          Hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan lainnya diatur dan ditetapkan oleh Kongres.

        Ringkasan pasal dari Akta Pendirian Nomor 8 tanggal 10 April 2025. Rumusan lengkap yang berlaku adalah naskah akta.